Penyerahan Pratu TB ke Pomdam XVII Cenderawasih
Jayapura – Kasus penembakan yang melibatkan seorang prajurit TNI AD kembali menarik perhatian publik. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua menyerahkan Prajurit Satu (Pratu) TB kepada Polisi Militer Kodam XVII Cenderawasih pada Kamis (4/9/2025).
Direktur Reskrimum Polda Papua Kombes Ahmad Fauzi memimpin langsung proses penyerahan. Ia hadir bersama Kabid Propam Polda Papua Kombes Rudi Asriman dan Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Sukarnito. Selain itu, polisi membawa sejumlah barang bukti berupa satu mobil bernomor polisi PA-1790-AV, sepucuk senjata api organik, tujuh butir amunisi, serta barang pendukung lain.
Kronologi Penangkapan
Tim Jatanras Polda Papua bersama Satgas Gakkum Damai Cartenz menangkap Pratu TB pada Kamis dini hari sekitar pukul 00.23 WIT. Penangkapan terjadi setelah tim penyidik menerima laporan penembakan terhadap warga sipil bernama Obet Manakin (16).
Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Sukarnito menegaskan bahwa setelah penyerahan, Polisi Militer Kodam XVII Cenderawasih langsung menangani kasus ini. Oleh karena itu, proses hukum tidak lagi berada di ranah kepolisian, melainkan sepenuhnya di tangan aparat militer.
Kesalahpahaman Berujung Tragis
Kapendam XVII Cenderawasih Kolonel Infanteri Candra Kurniawan menjelaskan kronologi singkat insiden tersebut. Menurutnya, Pratu TB sempat berselisih dengan korban. Ketegangan meningkat, kemudian ia menembakkan senjata hingga peluru mengenai pinggang Obet. Remaja itu meninggal di lokasi kejadian.
Namun, Candra menekankan bahwa penyelidikan tetap berjalan untuk menemukan akar persoalan. Dengan begitu, penyidik dapat mengungkap apakah ada faktor pemicu lain selain kesalahpahaman.
Proses Hukum dan Pemeriksaan
Sampai saat ini, penyidik sudah memeriksa tiga saksi yang berada di mobil bersama Pratu TB. Keterangan mereka diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas terkait situasi sebelum tembakan dilepaskan.
Di sisi lain, TNI menegaskan komitmen penuh untuk menindak setiap anggota yang melanggar aturan. Disiplin dan transparansi, menurut TNI, menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik.
Harapan Masyarakat Papua
Masyarakat Papua berharap peristiwa kelam ini tidak terulang. Mereka meminta aparat lebih mengendalikan emosi, menjaga sikap, dan membangun komunikasi yang baik dengan warga sipil.
Selain itu, masyarakat menilai penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku mampu mengembalikan kepercayaan publik. Pada akhirnya, jika aparat bersikap terbuka dan adil, hubungan antara TNI dan warga Papua bisa tumbuh lebih harmonis.
